Internalisasi Pancasila sebagai identitas nasional Indonesia

Strategi yang dapat dijalankan untuk meningkatkan internalisasi Pancasila sebagai identitas nasional Indonesia menghadapi tantangan arus globalisasi adalah dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama berkaitan dengan profesi/tugas yang dijalani sebagai staff perpustakaan.

1.     Ketuhanan Yang Maha Esa

Menempatkan Tuhan pada posisi yang pertama atau causa prima (Lasiyo, dkk.2025 5.24).  sebab segala sesuatu bermula dari penguasa yang sempurna, tidak berubah, tidak terbatas serta pengatur tata tertib alam semesta sehingga wajib untuk beribadah kepadaNya. Selain dari pada itu, Indonesia sebagai negara bertuhan harus ada toleransi yang sejati (Notonagoro, 1971:74).

CONTOHNYA : dalam menjalankan tugas sebagai staff perpustakaan harus diawali dengan doa. Menghargai hari ibadah umat lain yang telah ditetapkan sebagai hari libur nasional, seperti Islam (Idul Fitri, Idul Adha), Kristen (Natal, Paskah), Katolik (Natal, Paskah), Hindu (Nyepi), Buddha (Waisak), dan Konghucu (Tahun Baru Imlek). 

2.     Kemanusiaan yang adil dan beradab

Sebagai penjelmaan unsur-unsur hakikat manusia, jiwa, raga, akal  rasa, kehendak dan sifat kodrat makhluk perseorangan dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan dalam kesatuan monopluralis. Hidup beradab Adalah bentuk penyelenggaraan hidup bermartabat setinggi-tingginya (Notonagoro, 1980:92). Kaitannya dengan profesi saya sebagai staff perpustakaan, maka wajib memperlakukan sesame manusia secara adil dan beradab selayaknya melayani diri sendiri sebagai makhluk yang bermartabat.

CONTOHNYA: menyapa setiap pengguna perpustakaan dengan etika yang sama, memberikan pelayanan secara adil dalam hal memenuhi kebutuhan yang memang sudah menjadi haknya.

3.     Persatuan Indonesia

Persatuan dan kesatuan bangsa harus dipelihara, dipererat dan dikembangkan untuk menyatukan perbedaan sebagai kekuatan atau ketahanan nasional (Notonagoro, 1980:103). Sebagai seorang staff di lingkungan Pendidikan, wajib memberikan pemahaman kepada siswa siswi tentang pentingnya persatuan Indonesia. Tidak menjadikan perbedaan wilayah, warna kulit dan budaya untuk memecah bangsa, tetapi menjadikan perbedaan sebagai symbol kekuatan bangsa.

CONTOHNYA : Papua memiliki sumber daya alam melimpah, tidak menjadikan potensi itu sebagai alasan untuk memisahkan diri dari NKRI, tetapi menjadikan potensi tersebut untuk mensubsidi daerah lain yang tak memiliki potensi yang sama.

4.     Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Negara hadir untuk rakyat, oleh karena itu negara Indonesia harus dipahami bahwa negara hadir bukan untuk satu  golongan tertentu. Negara satu untuk semua dan semua untuk satu, berdasarkan permusyawaratan dan gotong royong, dengan asas kedaulatan rakyat (Notonagoro, 1980:120).

CONTOHNYA: Masyarakat Indonesia mengenal musyawarah untuk mufakat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai legislative. Di lingkungan sekolah, sebagai staff perpustakaan, wajib musyawarah dengan rekan kerja dalam menentukan koleksi perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

5.     Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Persamaan hak dan kewajiban, kesetaraan dalam hukum baik orang miskin maupun kaya tanpa memandang status golongan dan ekonomi. Posisi negara sebagai satu pihak yang wajib melindungi bangsanya, serta melayani kepentingan  masyarakatnya tanpa terkecuali. Hal ini pun penting dipraktekkan di dunia Pendidikan, karena keadilan sosial bukan saja pada warga Indonesia tetapi turut andil menciptakan perdamaian dunia.

CONTOHNYA: Ketika siswa siswi membutuhkan pelayanan di perpustakaan, staff harus melayani secara adil dan sama, begitupun kepada siswa internasional yang membutuhkan referensi di perpustakaan.

 

REFERENSI

Lasiyo, Reno Waikandaru, Hastangka. 2025. Pendidikan Keawrganegaraan. Tangerang Selatan: Univ. Terbuka

Notonagoro. (1971). Pancasila secara ilmiah popular. Jakarta.bumi aksara

Notonagoro. (1980). Beberapa hal mengenai falsafah Pancasila. Cet.ke-9.jakarta.pantjuran tujuh.